Artikel; Restorative Justibe dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyBLPPWSmjqqK0LLwp7o3huM9WriNw7qd6gDeSuTs0ZlMcUkwKevhDlDZ4szd1UorzYIPE3iYgUhKXKcM14jAKPvhiFmvu7bWDEaNfui2S6WFA9kqit3rX-uofBHVsEVWqUA94GlGXjKGwRRCH0YDovWRANwSnsW_XbtIEOn7uG6egWYKEq1m7lntWn8/s500/1001599480.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicyBLPPWSmjqqK0LLwp7o3huM9WriNw7qd6gDeSuTs0ZlMcUkwKevhDlDZ4szd1UorzYIPE3iYgUhKXKcM14jAKPvhiFmvu7bWDEaNfui2S6WFA9kqit3rX-uofBHVsEVWqUA94GlGXjKGwRRCH0YDovWRANwSnsW_XbtIEOn7uG6egWYKEq1m7lntWn8/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><p><b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Paradigma ini kerap menimbulkan persoalan, antara lain penumpukan perkara di pengadilan, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan kurangnya perhatian pada kepentingan korban. Oleh karena itu, diperlukan terobosan baru berupa Restorative Justice (RJ) atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.</p><p><br /></p><p>Pengertian Restorative Justice</p><p><br /></p><p>Restorative Justice adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan semula, bukan semata-mata penghukuman terhadap pelaku. Konsep ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi aktif untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, seperti melalui perdamaian, ganti kerugian, atau bentuk kesepakatan lainnya.</p><p><br /></p><p>Dasar Hukum Restorative Justice di Indonesia</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ di Indonesia telah mendapat legitimasi hukum, antara lain:</p><p><br /></p><p>1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur diversi berdasarkan keadilan restoratif.</p><p><br /></p><p>2. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>3. Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan.</p><p><br /></p><p>Syarat dan Batasan Penerapan</p><p><br /></p><p>Penerapan RJ hanya dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:</p><p><br /></p><p>Tindak pidana yang dilakukan termasuk kategori ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.</p><p><br /></p><p>Bukan merupakan tindak pidana serius seperti narkotika, korupsi, terorisme, atau pelanggaran HAM berat.</p><p><br /></p><p>Adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban.</p><p><br /></p><p>Pelaku mengakui perbuatannya serta bersedia memperbaiki akibat dari tindak pidana yang dilakukan.</p><p><br /></p><p>Manfaat Restorative Justice</p><p><br /></p><p>1. Bagi korban: memperoleh pemulihan dan kepastian ganti kerugian.</p><p><br /></p><p>2. Bagi pelaku: menghindari stigma negatif berlebihan serta memberi kesempatan memperbaiki diri.</p><p><br /></p><p>3. Bagi masyarakat: menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik berkelanjutan.</p><p><br /></p><p>4. Bagi negara: mengurangi beban perkara di pengadilan dan menekan overkapasitas lembaga pemasyarakatan.</p><p><br /></p><p>Kritik dan Tantangan</p><p><br /></p><p>Meski memberikan terobosan positif, penerapan RJ di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:</p><p><br /></p><p>Potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Adanya kemungkinan korban ditekan untuk menerima perdamaian.</p><p><br /></p><p>Belum adanya standar baku yang seragam di seluruh institusi penegak hukum.</p><p><br /></p><p>Perlunya pengawasan agar RJ benar-benar berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar formalitas administrasi.</p><p><br /></p><p>Penutup</p><p><br /></p><p>Restorative Justice merupakan instrumen penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Dengan penerapan yang konsisten dan berkeadilan, RJ mampu menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, menekankan pemulihan, serta tetap menjamin kepastian hukum.</p><p><br /></p><p>Catatan Kaki</p><p><br /></p><p>1. Lihat Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 85.</p><p><br /></p><p>2. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p><p><br /></p><p>3. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>4. Surat Edaran Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p><p><br /></p><p>5. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.</p><p><br /></p><p>6. Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Perpol No. 8 Tahun 2021.</p><p>(***)</p>

Artikel; Restorative Justibe dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya masih banyak dipengaruhi paradigma retributif, yaitu penghukuman s...

Baca selengkapnya »

Pers di Era Digital: Hubungan Media dengan UU ITE

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s1600/1001365528.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="718" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEieMFp4BTxxPKcJdFHgkhYcrVuOEGMNFU514lbYWr0XJ7aPaWdx_H9FZGku074pX_eatIocQctLRtY9DtjgzdeNm00ZEbE1Y3mDFoUKSsJxM5F1-Nue5vNSz6GjjeH2TFYx0M5c2HLW5FMM_Gkle2gJ988u9ZqIEW1E6iV-F6Eya6wGSVivpAl2bgJmzmc/s320/1001365528.jpg" width="144" /></a></div><p> </p><p> <b>Hendrizon, SH., MH.</b></p><p>Wartawan Muda</p><p>Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE</p><h2>Abstrak</h2><p>Kemajuan teknologi informasi telah mengubah wajah pers Indonesia dari media cetak menuju media online. Perubahan ini membawa peluang baru dalam penyebaran informasi, tetapi sekaligus menimbulkan tantangan hukum akibat tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Artikel ini menganalisis hubungan hukum antara media online dengan UU ITE melalui pendekatan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>. Hasil kajian menunjukkan bahwa karya jurnalistik dalam media online tetap tunduk pada UU Pers, sedangkan UU ITE hanya berlaku terhadap konten digital non-jurnalistik. Namun, praktik kriminalisasi pers masih sering terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Muhammad Yusuf (2018) dan Diananta Putra Sumedi (2020). Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penguatan peran Dewan Pers agar kebebasan pers tetap terjamin di era digital.</p><p><strong>Kata Kunci</strong>: UU Pers, UU ITE, Media Online, Kebebasan Pers, Lex Specialis.</p><h2>Pendahuluan</h2><p>Pers memiliki peran strategis dalam demokrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di era digital, media online menjadi kanal utama penyebaran informasi. Namun, pemanfaatan internet membuat media online juga bersinggungan dengan UU ITE. Hal ini menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika karya jurnalistik diproses menggunakan UU ITE alih-alih UU Pers. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pers online dengan UU ITE, sekaligus menjawab apakah kriminalisasi pers online dapat dicegah dengan penerapan asas <em>lex specialis derogat legi generali</em>.</p><h2>Pembahasan</h2><h3>1. Kedudukan UU Pers dan UU ITE</h3><ul><li><strong>UU Pers No. 40 Tahun 1999</strong> menjamin kemerdekaan pers (Pasal 2 dan Pasal 4) serta mengatur penyelesaian sengketa melalui <strong>hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers</strong> (Pasal 5 dan Pasal 15). UU Pers tidak mengenal sanksi pidana atas karya jurnalistik.</li><li><strong>UU ITE</strong> mengatur perilaku di ruang digital, termasuk ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3) dan penyebaran berita bohong (Pasal 28). Pasal-pasal inilah yang kerap digunakan untuk melaporkan media online.</li></ul><h3>2. Asas <em>Lex Specialis Derogat Legi Generali</em></h3><p>Dalam teori hukum, UU Pers adalah lex specialis yang mengesampingkan UU ITE sebagai lex generalis. Artinya, sengketa terkait karya jurnalistik harus ditangani dengan UU Pers, bukan pidana UU ITE. Namun, dalam praktiknya aparat penegak hukum sering mengabaikan asas ini.</p><h2>Studi Kasus</h2><ol><li><p><strong>Kasus Muhammad Yusuf (2018, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Wartawan <em>Kemajuan Rakyat</em> ditahan menggunakan UU ITE karena menulis tentang konflik lahan sawit.</li><li>Yusuf meninggal dalam tahanan, kasus ini menimbulkan kritik luas karena dianggap sebagai kriminalisasi pers.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Diananta Putra Sumedi (2020, Kalimantan Selatan)</strong></p><ul><li>Pemimpin Redaksi <em>Banjarhits.id</em> dipidana 3,5 bulan meski Dewan Pers menyatakan tulisannya produk jurnalistik.</li><li>Kasus ini memperlihatkan lemahnya penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li><li><p><strong>Kasus Radar Bogor (2018)</strong></p><ul><li>Dilaporkan ke polisi karena berita kritik terhadap Presiden.</li><li>Dewan Pers turun tangan sehingga kasus diarahkan ke mekanisme UU Pers, menjadi contoh positif penerapan asas <em>lex specialis</em>.</li></ul></li></ol><h2>Rekomendasi Solusi</h2><ol><li><p><strong>Revisi Pasal-Pasal Karet UU ITE</strong><br />Agar lebih jelas membedakan antara kritik, opini, dan penghinaan, serta mencegah kriminalisasi pers.</p></li><li><p><strong>Penguatan Kewenangan Dewan Pers</strong><br />Aparat penegak hukum harus diwajibkan meminta rekomendasi Dewan Pers sebelum memproses laporan pidana terhadap media online.</p></li><li><p><strong>Peningkatan Etika Jurnalistik Media Online</strong><br />Wartawan perlu menjaga akurasi, menghindari hoaks, dan tidak menggunakan judul sensasional yang berpotensi melanggar UU ITE.</p></li><li><p><strong>Literasi Hukum bagi Aparat Penegak Hukum</strong><br />Polisi, jaksa, dan hakim harus diberi pemahaman tentang posisi UU Pers sebagai lex specialis.</p></li><li><p><strong>Kolaborasi antara Pers dan Pemerintah</strong><br />Melalui forum reguler yang menyusun pedoman penyelesaian sengketa pers online agar konsisten dengan UU Pers.</p></li></ol><h2>Kesimpulan</h2><ol><li>Media online adalah bagian dari pers modern yang tunduk pada UU Pers, namun sekaligus bersinggungan dengan UU ITE.</li><li>Sengketa karya jurnalistik seharusnya diselesaikan dengan mekanisme UU Pers, bukan pidana UU ITE.</li><li>Kasus-kasus nyata menunjukkan masih terjadinya kriminalisasi pers online akibat tumpang tindih regulasi.</li><li>Reformasi regulasi, penguatan Dewan Pers, dan peningkatan literasi hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan pers di era digital.</li></ol><h2>Daftar Pustaka</h2><ul><li>Republik Indonesia. (1999). <strong>Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2008). <strong>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</strong>.</li><li>Republik Indonesia. (2016). <strong>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008</strong>.</li><li>Dewan Pers. (2019). <em>Laporan Tahunan: Penyelesaian Sengketa Pers di Era Digital</em>. Jakarta: Dewan Pers.</li><li>Nugroho, B. (2020). <em>Kriminalisasi Pers Online: Analisis UU Pers dan UU ITE</em>. Jurnal Hukum Media, 12(2), 45–63.(***)</li></ul><p><br /></p>

Pers di Era Digital: Hubungan Media dengan UU ITE

    Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pers di Era Digital: Hubungan Media Online dengan UU ITE Abstrak Kemajuan teknologi informasi telah me...

Baca selengkapnya »

Tanpa Hukum Negara akan Kehilangan Arah

<p> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3lRM94hMOi9_RgHB91EPhAYWU2HeUhlK6rvhrdCbrrGa-w7yzvYWrJc62s6Q_F8fb05Qsk7-JaRbQvfU-Bsw2hAW13S6-7S9r-43-ubTvrwB-Kxnpcn-OfO3267zqgFF546erukuu_AnnWWqqQtvrHIPn6HLTBrN29vBOJer5Gn4Zee8pPOzl88H7Ng/s500/1001599480.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3lRM94hMOi9_RgHB91EPhAYWU2HeUhlK6rvhrdCbrrGa-w7yzvYWrJc62s6Q_F8fb05Qsk7-JaRbQvfU-Bsw2hAW13S6-7S9r-43-ubTvrwB-Kxnpcn-OfO3267zqgFF546erukuu_AnnWWqqQtvrHIPn6HLTBrN29vBOJer5Gn4Zee8pPOzl88H7Ng/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></p><br /><p><b> Hendrizon, SH., MH.</b></p><p><b>Wartawan Muda</b></p><p><b>Kuncipos</b>-Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Tanpa hukum, negara akan kehilangan arah, kewibawaan, bahkan keberlangsungan. Hukum bukan sekadar kumpulan aturan tertulis, melainkan instrumen untuk mengatur, menertibkan, dan melindungi kehidupan berbangsa dan bernegara.</p><h3>1. <strong>Sebagai Alat Pengatur</strong></h3><p>Hukum berfungsi mengatur hubungan antara negara dengan warga, serta antarwarga negara. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal ini menciptakan keteraturan sosial yang menjadi syarat mutlak bagi stabilitas negara.</p><h3>2. <strong>Sebagai Alat Kontrol Kekuasaan</strong></h3><p>Tanpa hukum, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani. Fungsi hukum adalah <strong>membatasi dan mengendalikan kekuasaan</strong> agar tidak sewenang-wenang. Prinsip <em>rule of law</em> memastikan bahwa pemerintah pun tunduk pada hukum, bukan berada di atas hukum.</p><h3>3. <strong>Sebagai Alat Perlindungan</strong></h3><p>Hukum hadir untuk melindungi hak-hak warga negara. Setiap orang, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun politik, memiliki hak yang sama di depan hukum (<em>equality before the law</em>). Perlindungan ini mencakup hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga kepemilikan.</p><h3>4. <strong>Sebagai Alat Penyelesaian Konflik</strong></h3><p>Konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bernegara. Hukum berperan sebagai <strong>jalan damai</strong> untuk menyelesaikan konflik, baik melalui peradilan maupun mekanisme hukum lainnya, sehingga tidak berkembang menjadi kekacauan yang mengancam negara.</p><h3>5. <strong>Sebagai Instrumen Keadilan Sosial</strong></h3><p>Negara yang baik bukan hanya stabil, tetapi juga adil. Fungsi hukum adalah memastikan terciptanya distribusi keadilan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan hukum, negara berupaya menjaga keseimbangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.</p><h2>Penutup</h2><p>Hukum bukan sekadar “aturan” — ia adalah <strong>penjaga negara</strong>. Melalui hukum, negara bisa berjalan teratur, adil, dan beradab. Oleh karena itu, fungsi hukum bukan hanya untuk mengikat, tetapi juga untuk melindungi dan menegakkan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa.(***)</p><p><br /></p>

Tanpa Hukum Negara akan Kehilangan Arah

   Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Kuncipos -Hukum adalah fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Tanpa hukum, negara akan kehilangan ara...

Baca selengkapnya »

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s4160/1000880586.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="3120" data-original-width="4160" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjydT2acELZ5Vc9SL8I_w58Ji404Ee0zdaL_rQUZplYuZoR4ckquNgF-2fRb-uTkUd3G0j-XSWSc1z8dpZAzLEZTdw0Lj3Fdyl5j_jTRzExq6AtkP6zgzk7mkWy2uC1_1_xDNPOefKNINU1WTmfCRj4ZZfT4S1tmXofApD2_zSWgXFP6TYrFtNNqgbgPfI/s320/1000880586.jpg" width="320" /></a></div><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p> <h3>Pendahuluan</h3> <p>Kebebasan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Di Indonesia, jaminan konstitusional mengenai kebebasan pers ditegaskan dalam <strong>Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945</strong>, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi. Untuk mempertegas hal ini, lahirlah <strong>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers</strong>.</p> <h3>Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Pers</h3> <p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 disahkan sebagai pengganti <strong>Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 1982</strong> yang dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi. Pada masa Orde Baru, pers dibatasi ketat oleh sistem perizinan (SIUPP), sensor, dan kontrol politik. Reformasi 1998 membawa semangat baru untuk menjamin kebebasan pers secara lebih luas dan demokratis.</p> <h3>Pokok-Pokok Pengaturan dalam Undang-Undang Pers</h3> <ol> <li> <p><strong>Kebebasan Pers</strong></p> <ul> <li>Pers nasional bebas dari penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (<em>Pasal 4</em>).</li> <li>Hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi dijamin undang-undang.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Hak dan Kewajiban Pers</strong></p> <ul> <li>Pers wajib menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.</li> <li>Wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak menolak mengungkap sumber berita demi perlindungan narasumber.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Perlindungan Pers</strong></p> <ul> <li>Pers berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.</li> <li>Pasal 18 menegaskan sanksi pidana bagi pihak yang menghalang-halangi kerja pers.</li> </ul> </li> <li> <p><strong>Dewan Pers</strong></p> <ul> <li>Dibentuk sebagai lembaga independen untuk melindungi kemerdekaan pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta menyelesaikan sengketa pers di luar jalur pengadilan.</li> </ul> </li> </ol> <h3>Fungsi Undang-Undang Pers</h3> <p>Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 berfungsi sebagai:</p> <ul> <li><strong>Landasan hukum kebebasan pers</strong> di Indonesia.</li> <li><strong>Pelindung masyarakat</strong> agar memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan.</li> <li><strong>Alat kontrol sosial</strong>, karena pers menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan.</li> </ul> <h3>Tantangan dalam Implementasi</h3> <p>Walaupun Undang-Undang ini memberikan kebebasan yang luas, masih ada beberapa tantangan:</p> <ul> <li>Penyalahgunaan kebebasan pers untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.</li> <li>Intervensi politik dan ekonomi terhadap independensi media.</li> <li>Ancaman digital, seperti disinformasi di media sosial yang sering kali tidak tunduk pada etika jurnalistik.</li> </ul> <h3>Penutup</h3> <p>Undang-Undanh Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memberikan ruang bagi pers untuk berkembang secara bebas, tetapi juga melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan. Namun, kebebasan pers harus diiringi tanggung jawab moral dan profesional agar pers tetap menjadi pilar demokrasi yang sehat.<b>(**)</b></p> <p><br /></p>

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers: Pilar Kebebasan Informasi di Indonesia Hendrizon, SH., MH Wartawan Muda Pendahuluan Kebeb...

Baca selengkapnya »

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s500/1001599480.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="375" data-original-width="500" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgWNSTOWNtHfGkAyMPs2kew-VQi5V_JFR1Zw94rG0raDvP0y91vPBWwVXYeeE4mGHrgbrHWn3MGGFaxEH1GhHkUHZbH8kRXpBBSbhVG7TbKz3oVTksBR5O_RXUOxVpo-2n_nApzBj1sFcdMTN9Bwic2pi6w-4UpOQQPY2nTDemi7FRr8lcmVUPEj0_V/s320/1001599480.jpg" width="320" /></a></div><br /><strong><br /></strong><p></p><p><strong>Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara</strong></p><p><strong>Hendrizon, SH., MH.</strong></p><p><strong>Wartawan Muda</strong></p><h3>Pendahuluan</h3><p><b>Kuncipos</b>-Pers memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berfungsi menyampaikan informasi, menyalurkan aspirasi rakyat, sekaligus mengawasi jalannya kekuasaan. Namun, apabila pers mengalami kemunduran atau bahkan runtuh, hal tersebut dapat membawa dampak fatal bagi stabilitas dan masa depan negara. </p><p>Maka Pers hadir ditengah-tengah masyarakat agar bisa membantu terjalinnya antara pemerintahan dan rakyat. Tanpa pers masyarakat akan buta dengan perkembangan sebuah negara atau kemajuan dunia luar, dan pemerintah akan berjalan tanpa ada perkenalan kepada masyakarat untuk pekerja atau membangunan sebuah bangsa tanda ada pengawasan dan berita tentang perjalanan dan perkembangan sebuah negara.</p><p>Individu pemerintah disebut oknum akan bekerja sesuai dengan keinginannya tanpa ada pemikirkan atau untuk memajukan bangsa, hanya kepentingan pribadi semata.</p><h3>Landasan Hukum Kebebasan Pers</h3><p>Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan pers melalui beberapa ketentuan:</p><ul><li><p><strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>:</p><blockquote><p><em>“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”</em></p></blockquote></li><li><p><strong>Pasal 28E ayat (3) UUD 1945</strong>:</p><blockquote><p><em>“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”</em></p></blockquote></li><li><p><strong>Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers</strong> juga menegaskan bahwa pers nasional berfungsi memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan menegakkan nilai demokrasi.</p></li></ul><p>Landasan hukum ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban negara untuk menjaganya.</p><h3>Fungsi Vital Pers</h3><p>Pers bukan hanya sarana informasi, melainkan juga instrumen demokrasi. Beberapa fungsi utamanya antara lain:</p><ol><li><strong>Pilar demokrasi</strong>: Menyuarakan kepentingan publik dan mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan.</li><li><strong>Sumber informasi</strong>: Memberikan berita yang benar, akurat, dan mendidik masyarakat.</li><li><strong>Pengawas kekuasaan</strong>: Mengungkap kasus korupsi, pelanggaran hukum, maupun kebijakan yang merugikan rakyat.</li><li><strong>Pemersatu bangsa</strong>: Menjadi media komunikasi lintas kelompok, budaya, agama, dan wilayah.</li></ol><h3>Dampak Runtuhnya Pers</h3><p>Apabila pers kehilangan independensi atau diberangus, maka akan terjadi beberapa konsekuensi serius:</p><ul><li><strong>Hilangnya informasi yang benar</strong> → masyarakat hanya menerima berita sepihak dari penguasa.</li><li><strong>Meningkatnya otoritarianisme</strong> → tanpa pers, kekuasaan berjalan tanpa pengawasan.</li><li><strong>Suburnya korupsi</strong> → ketiadaan kontrol publik membuka peluang penyalahgunaan wewenang.</li><li><strong>Disintegrasi sosial</strong> → masyarakat mudah terpecah akibat disinformasi dan propaganda.</li><li><strong>Melemahnya demokrasi</strong> → negara berpotensi jatuh ke dalam rezim otoriter yang menindas kebebasan rakyat.</li></ul><h3>Pelajaran dari Dunia</h3><p>Sejarah menunjukkan bahwa negara yang menekan kebebasan pers sering menghadapi krisis besar:</p><ul><li><strong>Uni Soviet</strong> hidup dalam propaganda selama puluhan tahun hingga rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.</li><li><strong>Myanmar</strong> setelah kudeta 2021 membungkam media, yang berakibat pada meningkatnya konflik dan isolasi internasional.</li><li>Di berbagai negara otoriter lain, ketiadaan pers bebas selalu diikuti oleh krisis legitimasi dan instabilitas politik.</li></ul><h3>Penutup</h3><p>Runtuhnya pers bukan sekadar hilangnya media massa, tetapi juga hilangnya suara rakyat. Negara tanpa pers ibarat tubuh tanpa indera: tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan keadaan masyarakatnya. Hal ini sangat berbahaya karena membuka jalan menuju korupsi, otoritarianisme, dan perpecahan bangsa. Oleh karena itu, menjaga kebebasan pers berarti menjaga demokrasi, keadilan, serta keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana telah dijamin oleh <strong>Pasal 28F UUD 1945</strong>.(***)</p><p><br /></p></div>

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara

Runtuhnya Pers: Ancaman Fatal bagi Negara Hendrizon, SH., MH. Wartawan Muda Pendahuluan Kuncipos -Pers memiliki posisi yang sangat strategis...

Baca selengkapnya »

Direksi Perumda Air Minum Kota Padang Hadir Penuh Makna di Hari Jadi ke-356

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4TNLW9nXMmxvQqHKjuGFbRXEYGMF7mh_bIulJs4ewXgxO1whbrRV8b6ja_RAO1TFeaa5ja77NyFg2MuTVF3d0g4CXuejnagoytay_uJGVInhAXKFbP6ccIKDY2leU8_hJzAyoML1mODef7hj3fWLi0nHoTI3I1ymdzDvKO2cV7RR9WsTjiA3KoavQoIQ/s320/41782.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="187" data-original-width="320" height="187" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4TNLW9nXMmxvQqHKjuGFbRXEYGMF7mh_bIulJs4ewXgxO1whbrRV8b6ja_RAO1TFeaa5ja77NyFg2MuTVF3d0g4CXuejnagoytay_uJGVInhAXKFbP6ccIKDY2leU8_hJzAyoML1mODef7hj3fWLi0nHoTI3I1ymdzDvKO2cV7RR9WsTjiA3KoavQoIQ/s1600/41782.jpg" width="320" /></a></div><br /><div>Padang - Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 bukan hanya menjadi pesta rakyat bagi warga, tetapi juga momentum penting bagi seluruh elemen, termasuk jajaran direksi Perumda Air Minum Kota Padang. Dalam suasana penuh suka cita, Direktur Utama Hendra Pebrizal, S.Sos, M.M, bersama dua direktur lainnya, Afrizal Kuning, S.T, M.M (Direktur Umum) dan Andri Satria, S.T, M.T (Direktur Teknik), tampil bersama dengan kekompakan yang memancarkan energi positif.</div><div><br /></div><div>Kehadiran mereka di momen bersejarah ini menjadi simbol kebersamaan, di mana sinergi yang terjalin tidak hanya terlihat secara seremonial, tetapi juga mencerminkan kolaborasi nyata dalam menjalankan visi perusahaan.</div><div><br /></div><div>Ucapan selamat yang disampaikan jajaran direksi bukan sekadar basa-basi atau formalitas, melainkan sebuah penegasan komitmen untuk terus menjadi bagian dari pembangunan Kota Padang. Hendra Pebrizal menegaskan bahwa melalui layanan air bersih yang profesional, merata, dan berkualitas, Perumda Air Minum siap menjadi salah satu pilar utama yang menopang kehidupan masyarakat dan menunjang daya saing kota.</div><div>Bagi mereka, air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga fondasi peradaban yang menentukan arah masa depan sebuah kota.</div><div><br /></div><div>Memasuki usia ke-356, Kota Padang terus berbenah menjadi kota modern tanpa kehilangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokalnya. Dalam dinamika tersebut, Perumda Air Minum memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.</div><div>Andri Satria, selaku Direktur Teknik, menyebutkan bahwa inovasi dalam distribusi dan kualitas air bersih menjadi fokus utama. Dengan teknologi yang semakin berkembang, Perumda Air Minum berkomitmen menghadirkan layanan yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam menghadapi isu ketersediaan air bersih di tengah perubahan iklim.</div><div><br /></div><div>Afrizal Kuning, Direktur Umum, menambahkan bahwa setiap tetes air yang mengalir ke rumah warga adalah wujud nyata dari dedikasi perusahaan. Tata kelola yang berintegritas tinggi menjadi prinsip utama mereka, memastikan pelayanan air bersih berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran.</div><div>Tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi, air yang didistribusikan Perumda Air Minum diharapkan dapat menunjang berbagai sektor kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perekonomian.</div><div><br /></div><div>Perumda Air Minum Kota Padang menyadari bahwa tugas mereka melampaui sekadar menyediakan air bersih. Mereka adalah bagian dari pembangun fondasi kehidupan di Kota Padang. Melalui peringatan Hari Jadi Kota ini, seluruh jajaran direksi dan staf mendapatkan pengingat penting bahwa kontribusi mereka akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang.</div><div>Semangat kolaborasi yang ditunjukkan jajaran direksi diharapkan dapat menginspirasi seluruh pegawai di setiap lini, membentuk tim kerja yang solid, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan warga.</div><div><br /></div><div>Hari Jadi Kota Padang ke-356 menjadi refleksi bahwa perjalanan pembangunan kota ini masih panjang. Perumda Air Minum siap terus berinovasi, berkolaborasi, dan menjaga kualitas layanan demi terwujudnya Kota Padang yang tangguh, modern, dan berdaya saing tinggi.</div><div>Bagi mereka, memberikan layanan air bersih bukan hanya pekerjaan, tetapi sebuah pengabdian untuk tanah kelahiran dan masyarakat yang mereka cintai. Ns</div>

Direksi Perumda Air Minum Kota Padang Hadir Penuh Makna di Hari Jadi ke-356

Padang - Hari Jadi Kota Padang yang ke-356 bukan hanya menjadi pesta rakyat bagi warga, tetapi juga momentum penting bagi seluruh elemen, te...

Baca selengkapnya »

HJK Padang ke-356, Perumda Air Minum Tebar Diskon & Bebas Denda: Manfaat Nyata Bagi Warga

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYkKkEl6gFYI91ynJd4tZj549_bok0UsWApdlktbufnJW2wiOMAN5dSd6XGqQszRWbS3vLX0yrzbUmUW3EUt7SP-0dn6rPC-44DRmZJ-vbaHWLHkHbepvruHO4QRe0kgptE2M0nZ2xQRt8yhSWLmllItw2auexeDn8CyAZBGSdybP7euxULCz23vy2GTU/s800/41785.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="800" height="180" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjYkKkEl6gFYI91ynJd4tZj549_bok0UsWApdlktbufnJW2wiOMAN5dSd6XGqQszRWbS3vLX0yrzbUmUW3EUt7SP-0dn6rPC-44DRmZJ-vbaHWLHkHbepvruHO4QRe0kgptE2M0nZ2xQRt8yhSWLmllItw2auexeDn8CyAZBGSdybP7euxULCz23vy2GTU/s320/41785.jpg" width="320" /></a></div><div><br /></div><div><br /></div><div>Padang, – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356 pada Agustus 2025, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang ambil bagian dalam program “Padang Great Sale” yang diinisiasi Pemerintah Kota Padang. Tidak sekadar seremoni, kegiatan ini dirancang memberi manfaat langsung bagi warga melalui potongan harga, penghapusan denda, hingga layanan laboratorium air gratis.</div><div><br /></div><div>Alih-alih memeriahkan perayaan dengan panggung hiburan semata, Perumda Air Minum memilih langkah konkret: menghadirkan air bersih yang murah, mudah diakses, dan terjangkau.</div><div><br /></div><div>“Kami tidak ingin hanya memeriahkan HJK dengan baliho dan spanduk. Kami ingin warga Padang merasakan manfaat nyata dari perayaan ini,” ujar Kepala Sub Bagian Humas Perumda AM Kota Padang, Adhie Zein, mewakili Direktur Utama Hendra Pebrizal, Jumat (1/8/2025).</div><div><br /></div><div><br /></div><div>Program unggulan yang ditawarkan adalah potongan biaya pemasangan sambungan baru. Dari tarif normal Rp1.700.000, warga cukup membayar Rp1.344.000 atau mendapat diskon Rp356.000 – angka yang melambangkan usia Kota Padang.</div><div>Diskon ini hanya berlaku untuk 356 pelanggan pertama sepanjang Agustus 2025.</div><div><br /></div><div>“Angka 356 ini simbol penghormatan pada sejarah kota sekaligus komitmen kami memperluas layanan air bersih,” jelas Adhie.</div><div><br /></div><div>Bebas Denda untuk Pelanggan Non-Aktif</div><div>Perumda juga membuka kesempatan bagi pelanggan lama yang layanannya non-aktif untuk kembali aktif tanpa membayar denda keterlambatan. Syaratnya, melunasi seluruh tunggakan pokok. Kuota berlaku bagi 356 pelanggan non-aktif pertama.</div><div><br /></div><div>Layanan di CFD dan Cek Air Gratis</div><div>Perumda akan hadir di ajang Car Free Day (CFD) pada 3 dan 10 Agustus 2025. Warga dapat:</div><div><br /></div><div>Mengajukan pemasangan baru</div><div><br /></div><div>Menyampaikan keluhan langsung</div><div><br /></div><div>Mengikuti edukasi air bersih layak konsumsi</div><div><br /></div><div>Memanfaatkan cek kualitas air minum gratis untuk seluruh depot isi ulang di Kota Padang</div><div><br /></div><div>Layanan ini terlaksana berkat kolaborasi Perumda AM dengan Dinas Kesehatan Kota Padang.</div><div><br /></div><div>“Kami ingin memastikan air dari depot maupun sambungan rumah tangga memenuhi standar kesehatan. Ini bukan sekadar urusan bisnis, tapi tanggung jawab publik,” tegas Adhie.</div><div><br /></div><div>Pesan Dirut: Air Bersih Hak Semua Warga</div><div>Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, mengajak warga memanfaatkan momentum ini.</div><div><br /></div><div>“Mari jadikan HJK ke-356 sebagai langkah menuju hidup lebih sehat dengan akses air bersih yang merata. Kami hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan, tetapi mitra hidup sehat warga,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Catatan Program:</div><div><br /></div><div>Periode: 1–31 Agustus 2025</div><div><br /></div><div>Kuota Diskon Sambungan Baru: 356 orang</div><div><br /></div><div>Kuota Aktivasi Pelanggan Non-Aktif: 356 orang</div><div><br /></div><div>Stand Layanan CFD: 3 & 10 Agustus 2025</div><div><br /></div><div>Layanan Cek Air Depot Gratis: 3 & 10 Agustus 2025</div><div><br /></div><div>Dengan gebrakan ini, Perumda AM Kota Padang menunjukkan bahwa perayaan HJK bukan hanya soal pesta, tapi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ns</div>

HJK Padang ke-356, Perumda Air Minum Tebar Diskon & Bebas Denda: Manfaat Nyata Bagi Warga

Padang, – Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-356 pada Agustus 2025, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Pa...

Baca selengkapnya »

Perumda Air Minum Kota Padang Kembangkan SPAM 200 L/detik, Atasi Kekurangan Air di Padang Utara"

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIh1dTlo4cHNEgTcuoMgNeQ5XpPflL0jDyymNnzSerYTKFJ64uyAJG79LEoHp9TEeydTXNHGeT2Fgje46HlQ_jvuEEE1b3YY26DEfO1TLmi8YtiWNM5vwHZ4IyMA-dQSAaRWzHejBS4-4TuCTrI2cOLIMoj5l-oNCfrsGbiTepydxlYzfjgM6XfbAe9s/s1080/41788.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="788" data-original-width="1080" height="233" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEheIh1dTlo4cHNEgTcuoMgNeQ5XpPflL0jDyymNnzSerYTKFJ64uyAJG79LEoHp9TEeydTXNHGeT2Fgje46HlQ_jvuEEE1b3YY26DEfO1TLmi8YtiWNM5vwHZ4IyMA-dQSAaRWzHejBS4-4TuCTrI2cOLIMoj5l-oNCfrsGbiTepydxlYzfjgM6XfbAe9s/s320/41788.jpg" width="320" /></a></div><br /><br /></div><div>Padang, – Upaya meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat Kota Padang terus digencarkan. Salah satu langkah strategis terbaru adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 200 liter per detik di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Palakuhan, Lubuk Minturun.</div><div><br /></div><div>Proyek vital ini mendapat perhatian sejumlah tokoh penting. Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal, Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Iqra Chissa, dan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turun langsung meninjau lokasi bersama Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang, Kamis (31/7/2025).</div><div><br /></div><div>Peninjauan tersebut mencakup instalasi intake air baku, jaringan perpipaan, hingga sistem distribusi yang akan menyuplai air bersih ke kawasan utara Kota Padang—wilayah yang selama ini mengalami defisit layanan.</div><div><br /></div><div>Proyek Strategis Jangka Panjang</div><div>Dirut Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal, menyebut pembangunan SPAM ini bagian dari rencana jangka panjang untuk pemerataan distribusi air bersih.</div><div><br /></div><div>“SPAM 200 liter/detik ini akan menambah pasokan signifikan, khususnya untuk Lubuk Minturun, Balai Gadang, hingga sebagian Kecamatan Koto Tangah. Kami ingin distribusi air bersih menjangkau wilayah yang selama ini masih kurang terlayani,” ujar Hendra.</div><div><br /></div><div>Ia menegaskan, proyek ini wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif. “Tanpa dukungan Komisi V DPR RI, BWSS V, dan Pemko Padang, rencana strategis seperti ini sulit terwujud,” tambahnya.</div><div><br /></div><div>Dukungan Legislator Senayan</div><div>Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolando, menegaskan SPAM Lubuk Minturun merupakan bagian program prioritas nasional untuk menjamin keadilan akses air bersih.</div><div><br /></div><div>“Air bersih adalah hak dasar. Dengan tambahan 200 liter/detik ini, kebutuhan warga yang selama ini bergantung pada sumber terbatas bisa terpenuhi. Negara harus hadir secara konkret,” tegas Zigo.</div><div><br /></div><div>Ia juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan pasca-pembangunan. “Kami akan mendorong perbaikan jaringan distribusi lama yang sudah banyak bocor. Tidak hanya membangun, tapi memastikan layanan optimal ke depan,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Visi Pemko: Layanan Merata</div><div>Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyambut baik rencana ini. Menurutnya, proyek SPAM akan sangat membantu masyarakat di Padang bagian utara.</div><div><br /></div><div>“Pemko siap mendukung dan mempercepat sinkronisasi data wilayah layanan. Peningkatan akses air bersih berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi warga,” kata Maigus.</div><div><br /></div><div>Data Teknis Sementara Proyek SPAM Lubuk Minturun</div><div><br /></div><div>Lokasi: IPA Palakuhan, Lubuk Minturun, Padang</div><div><br /></div><div>Kapasitas: 200 liter/detik</div><div><br /></div><div>Sumber Air Baku: Sungai Batang Kandis</div><div><br /></div><div>Area Distribusi: Kecamatan Koto Tangah dan sebagian Kecamatan Kuranji</div><div><br /></div><div>Mitra Pelaksana: BWSS V Padang, Perumda Air Minum Kota Padang</div><div><br /></div><div>Dengan hadirnya SPAM baru ini, Pemko Padang bersama Perumda AM dan legislatif optimis dapat mengatasi masalah air bersih yang selama ini dirasakan warga. Kolaborasi pusat-daerah menjadi kunci terwujudnya infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan.</div><div><br /></div><div>(**/Ns)</div>

Perumda Air Minum Kota Padang Kembangkan SPAM 200 L/detik, Atasi Kekurangan Air di Padang Utara"

Padang, – Upaya meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat Kota Padang terus digencarkan. Salah satu langkah strategis terbaru adalah pem...

Baca selengkapnya »

Perumda Air Minum Padang Sediakan 1.000 Sambungan Air Gratis untuk UMKM

<div><br /></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicIlEvAP_CxgRl9dVy5UzWcVwjvY7vcaUggnexnt3_4uwYxULlrDysfh5H64vWWsfYOAe-0hOgTnvZ4x0XUzw_Hyy9IYns4NM2cyljXAbrOKVmVIW6GMP_JCXOtm02d0XCXVu61OBlldfaEH5D8OBVXCukLwh6jRrcLubNo4RzVpumK5FtQcCFTcMoLsU/s1080/42140.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="691" data-original-width="1080" height="205" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicIlEvAP_CxgRl9dVy5UzWcVwjvY7vcaUggnexnt3_4uwYxULlrDysfh5H64vWWsfYOAe-0hOgTnvZ4x0XUzw_Hyy9IYns4NM2cyljXAbrOKVmVIW6GMP_JCXOtm02d0XCXVu61OBlldfaEH5D8OBVXCukLwh6jRrcLubNo4RzVpumK5FtQcCFTcMoLsU/s320/42140.jpg" width="320" /></a></div><br /><div><br /></div><div>Padang – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mendukung program strategis Pemerintah Kota Padang, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang menunjukkan komitmennya dengan menyediakan 1.000 sambungan air bersih gratis bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.</div><div><br /></div><div>Program ini telah mulai berjalan sejak awal Juli dan akan berlangsung hingga 28 November 2025. Bantuan sambungan air bersih ini diperuntukkan bagi UMKM yang benar-benar aktif dan memerlukan akses air untuk mendukung kegiatan usahanya, mulai dari kuliner, laundry, usaha rumah tangga, hingga jasa produktif lainnya.</div><div><br /></div><div>Bentuk Dukungan Nyata Terhadap UMKM Lokal</div><div><br /></div><div>Kasubag Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adhie Zein, dalam keterangannya kepada media ini, Senin (28/7/2025), menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap semangat UMKM naik kelas yang sedang digaungkan Wali Kota Padang.</div><div><br /></div><div>"Kami menyadari bahwa salah satu kendala utama pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses air bersih. Oleh karena itu, Perumda Air Minum hadir dengan solusi nyata melalui program 1.000 sambungan air gratis ini," ujar Adhie Zein.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, program ini tidak hanya sekadar pemasangan fisik sambungan air, tapi juga bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam membangun sinergi dengan sektor informal yang terbukti menjadi tulang punggung ekonomi lokal.</div><div><br /></div><div>"Kita tidak bisa membiarkan UMKM berjuang sendirian. Program ini adalah jembatan agar mereka bisa tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan tentunya lebih mandiri secara ekonomi," lanjut Adhie.</div><div><br /></div><div>Syarat dan Mekanisme Pendaftaran</div><div><br /></div><div>Adhie menambahkan, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan sambungan air gratis ini harus terdaftar secara resmi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Setelah itu, mereka akan diverifikasi kelayakannya oleh tim dari Perumda Air Minum Kota Padang.</div><div><br /></div><div>"Kami bekerja sama erat dengan Dinas Koperasi untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran. Jangan sampai program ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak," tegasnya.</div><div><br /></div><div>Verifikasi dilakukan dengan meninjau lokasi usaha, memastikan kegiatan usaha benar-benar aktif, serta mengecek ketersediaan jaringan pipa di sekitar lokasi. Bila memenuhi kriteria teknis dan administratif, maka proses pemasangan akan segera dijadwalkan.</div><div><br /></div><div>Dorong Pertumbuhan Ekonomi dari Bawah</div><div><br /></div><div>Program ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Sejumlah pelaku UMKM yang telah mendapatkan sambungan air mengaku sangat terbantu karena kini bisa menghemat biaya operasional serta meningkatkan kapasitas produksi mereka.</div><div><br /></div><div>"Sebelumnya kami ambil air dari tetangga, dan harus bayar mahal. Sekarang sudah punya meteran sendiri, jadi lebih hemat dan bisa fokus mengembangkan usaha," ujar Rina, pemilik usaha kue rumahan di kawasan Kuranji.</div><div><br /></div><div>Dengan target 1.000 sambungan, program ini diproyeksikan akan berdampak langsung terhadap ribuan jiwa dan turut mendorong pengembangan kawasan-kawasan UMKM produktif di berbagai kecamatan.</div><div><br /></div><div>Komitmen Jangka Panjang Perumda Air Minum</div><div><br /></div><div>Perumda Air Minum Kota Padang menegaskan bahwa program ini merupakan langkah awal dari serangkaian program sosial yang akan digulirkan ke depan. Dalam jangka panjang, perusahaan pelat merah ini ingin menjadi bagian dari pembangunan ekonomi inklusif di Kota Padang.</div><div><br /></div><div>"Kami tidak hanya menjual air, tapi juga ingin menjadi mitra pembangunan. UMKM adalah masa depan, dan kami ingin tumbuh bersama mereka," tutup Adhie Zein penuh optimisme.</div>

Perumda Air Minum Padang Sediakan 1.000 Sambungan Air Gratis untuk UMKM

Padang – Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan mendukung program strategis Pemerintah Kota Padang, Perusahaan Umum Daerah...

Baca selengkapnya »

KAI Divre II Sumbar Layani 1 Juta Lebih Penumpang Pada Semester I 2025, Tumbuh 13 Persen Dibanding Tahun Lalu

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUwnE2zUUN6X9fC5m93D1_0XO0pjy-wfUMqiw33qFTRZYkYw1_Z2X-1p5szQLErC2RjOa7eZAma510fZCdWP3ka_OwDLXFyzpWlUIjzknUD2lfUjCM3ioeyeP2DaRSLQjxyxQedhuKgS6L7jvfJshuu04nZJ_deh9Q5BZxJcEFooZGCQ5C92T5SgQXKb8/s1600/IMG-20250716-WA0009.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1066" data-original-width="1600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUwnE2zUUN6X9fC5m93D1_0XO0pjy-wfUMqiw33qFTRZYkYw1_Z2X-1p5szQLErC2RjOa7eZAma510fZCdWP3ka_OwDLXFyzpWlUIjzknUD2lfUjCM3ioeyeP2DaRSLQjxyxQedhuKgS6L7jvfJshuu04nZJ_deh9Q5BZxJcEFooZGCQ5C92T5SgQXKb8/s320/IMG-20250716-WA0009.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.023.584 orang. Angka ini meningkat 13,12 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 904.821 penumpang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan peningkatan volume penumpang ini didorong oleh penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas tempat duduk, serta tingginya minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api terus meningkat. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kereta api merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya, seraya menegaskan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Reza menambahkan, 5 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada periode tersebut adalah Stasiun Padang dengan 271.668 penumpang, Stasiun Pariaman 212.297 penumpang, Stasiun Air tawar 95.010 penumpang, Stasiun BIM 60.402 penumpang dan Stasiun Naras 60.235 penumpang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian, 5 stasiun kedatangan dengan volume penumpang tertinggi yaitu Stasiun Padang dengan 285.560 penumpang, Stasiun Pariaman 219.675 penumpang, Stasiun Air tawar 83.905 penumpang, Stasiun Naras 66.131 penumpang dan Stasiun BIM 57.941 penumpang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dari sisi ketepatan waktu, KAI Divre II Sumbar berhasil mencatatkan performa yang membanggakan. Tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta penumpang Semester I 2025 mencapai 99,62% persen, naik dari 99,34% persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta penumpang Semester I 2025 tetap terjaga di angka 99,84% persen.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kinerja ini didukung oleh peningkatan mutu operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu menjadi salah satu keunggulan utama transportasi kereta api yang bebas hambatan lalu lintas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KAI Divre II Sumbar mengimbau kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">KAI juga masih menyediakan layanan loket go-show di stasiun untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA selama tiket masih tersedia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di seluruh aspek, baik di stasiun maupun di atas kereta. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas kami demi mewujudkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

KAI Divre II Sumbar Layani 1 Juta Lebih Penumpang Pada Semester I 2025, Tumbuh 13 Persen Dibanding Tahun Lalu

Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.023.5...

Baca selengkapnya »

PDAM Kota Padang Matangkan Rencana Bisnis 2026–2030 untuk Layanan Air Bersih Lebih Optimal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExbBf19DHfw10VP4uzyVpM1dvQl3ixK4xkRs5N8XvCaFCJgjpmuE6qG4B-NR0GbxPBXbC2sUpDKn8jTviYZcedKNPJbQMA2vTWhoYekf1kB5DdDV7dOBzYu_bVXKBzYziUgnqWGayZBrnjmMxHI-O7000e6a6ifzKWSt1PxkQLOjr7QP9zH2kqwn5CNU/s700/41789.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="428" data-original-width="700" height="196" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgExbBf19DHfw10VP4uzyVpM1dvQl3ixK4xkRs5N8XvCaFCJgjpmuE6qG4B-NR0GbxPBXbC2sUpDKn8jTviYZcedKNPJbQMA2vTWhoYekf1kB5DdDV7dOBzYu_bVXKBzYziUgnqWGayZBrnjmMxHI-O7000e6a6ifzKWSt1PxkQLOjr7QP9zH2kqwn5CNU/s320/41789.jpg" width="320" /></a></div><br /><p data-pm-slice="1 1 []"><br /></p><p></p><p>Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang mulai menyusun arah kebijakan Rencana Bisnis Jangka Menengah (RBJM) untuk periode 2026–2030.</p><p></p><p>Rapat penyusunan yang digelar pada Senin, 15 Juli 2025, diikuti oleh jajaran manajemen PDAM, perwakilan Pemko, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Diskusi berlangsung serius namun terbuka, membahas berbagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan air bersih ke depan.</p><p></p><p>Direktur Utama PDAM Kota Padang, Hendra Feprizal  menegaskan bahwa fokus RBJM ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan perluasan cakupan distribusi air bersih ke seluruh wilayah Kota Padang. “Rencana ini akan menjadi panduan strategis PDAM dalam lima tahun mendatang agar visi perusahaan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” ujarnya.</p><p></p><p>Sementara itu, Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan bahwa kolaborasi erat antara Pemko dan PDAM menjadi kunci untuk membangun sistem pelayanan publik yang profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.</p><p></p><p>RBJM 2026–2030 ini diharapkan mampu menjawab tuntutan zaman, termasuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan manajemen sumber daya air yang berkelanjutan, demi mewujudkan pelayanan air bersih yang andal bagi warga Kota Padang. Ns</p><p></p><p>#FadlyAmran #MaigusNasir #TimProduksiFA #UntukKejayaanKotaPadang #pdamkotapadang #PadangTransparan #PadangBergerakMaju</p>

PDAM Kota Padang Matangkan Rencana Bisnis 2026–2030 untuk Layanan Air Bersih Lebih Optimal

Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang mulai menyusun arah kebijakan Rencana Bisnis ...

Baca selengkapnya »

Wujud Nyata Kepedulian terhadap Lingkungan dan Masyarakat, KAI Divre II Sumbar Gelar Aksi Bersih Lintas dan Sosialisasi Keselamatan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEU7F63pe73MevhtuXgU1RFBdB0OBOJb3jbBxdlqHh82E13vYBYYaWIq3oXeaDsLUPojQklbH_8n3gauIM8A-iRH3YjQ96Y9uy55ObEi9F-FoVXF2DHb8OpNJgSttVOeOieT6bZxuWv8m2mlWvnBG_L6MXQLA55d4fdwVHmh8FRB_gYLDAZY9cH1Q5yk/s2667/IMG-20250709-WA0024.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1958" data-original-width="2667" height="235" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQEU7F63pe73MevhtuXgU1RFBdB0OBOJb3jbBxdlqHh82E13vYBYYaWIq3oXeaDsLUPojQklbH_8n3gauIM8A-iRH3YjQ96Y9uy55ObEi9F-FoVXF2DHb8OpNJgSttVOeOieT6bZxuWv8m2mlWvnBG_L6MXQLA55d4fdwVHmh8FRB_gYLDAZY9cH1Q5yk/s320/IMG-20250709-WA0024.jpg" width="320" /></a></div><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan tepat waktu tetapi juga turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun kesadaran masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Bersih Lintas di Stasiun Indarung dan Sosialisasi Keselamatan Perjalanan Kereta Api petak jalan Stasiun Indarung-Pauhlima, Rabu (9/7).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dalam kegiatan ini, para pekerja KAI Divre II Sumbar mulai dari level staf hingga manajemen secara gotong royong membersihkan area rel dari sampah rumah tangga, sisa tumpahan semen/klinker yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional kereta api. Tak hanya itu, pada waktu yang bersamaan masyarakat yang bermukim di sekitar jalur KA juga diberikan edukasi dan himbauan langsung untuk tidak membuang sampah ataupun melakukan aktivitas di jalur rel yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun perjalanan kereta api.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala KAI Divre II Sumbar, Muh. Tri Setyawan saat safety breafing sebelum kegiatan dilaksanakan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KAI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya, berpesan kepada seluruh jajaran yang hadir agar tetap mengutamakan keselamatan selama kegiatan berlangsung.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Sebagai penyedia transportasi publik berbasis rel, KAI tidak hanya fokus pada kelancaran perjalanan kereta api, tetapi juga peduli terhadap keselamatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitar rel,” ungkapnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menambahkan bahwa kegiatan ini bukan hanya agenda kebersihan biasa, melainkan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat nilai-nilai ESG (Environmental, Social, Governance), meningkatkan keterlibatan masyarakat (community engagement), dan memastikan transportasi publik yang aman, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, kegiatan ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam program Asta Cita, khususnya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) seperti:</div><div style="text-align: justify;">- SDG 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan,</div><div style="text-align: justify;">- SDG 11: Mewujudkan kota dan komunitas yang aman dan berkelanjutan,</div><div style="text-align: justify;">- SDG 13: Mengambil aksi terhadap perubahan iklim dengan menjaga lingkungan dari limbah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“KAI meyakini bahwa lingkungan yang bersih dan lintasan yang aman adalah fondasi utama dalam mendukung operasional kereta api yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, aksi bersih-bersih lintas ini tidak hanya bertujuan estetis, tetapi juga fungsional dalam mengurangi potensi gangguan perjalanan kereta api akibat material asing di jalur” ujar Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah, tidak melakukan aktivitas apapun di jalur KA dan waspada terhadap potensi bahaya di sekitar perlintasan sebidang serta tidak melakukan kegiatan vandalisme seperti pelemparan KA dan lain sebagainya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">“Dengan semangat kolaborasi dan tanggung jawab bersama, KAI Divre II Sumbar terus berkomitmen menjaga lingkungan, meningkatkan keselamatan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa kereta api” tutup Reza.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Wujud Nyata Kepedulian terhadap Lingkungan dan Masyarakat, KAI Divre II Sumbar Gelar Aksi Bersih Lintas dan Sosialisasi Keselamatan

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya sebagai BUMN yang tidak hanya menghadirk...

Baca selengkapnya »