Ketua BADKO HmI Sumbar, Wendi Juli Putra menyampaikan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Sumatera Barat memang masih jauh dari ideal. Kita melihat masih belum terkonsolidasinya semua stacholder termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB. Sehingga korban positif makin hari semakin bertambah.
KETUA PKC PMII Sumbar, Muhamad Rodi Indra Saputra menyarankan agar pengawalan dan pengawasan terhadap bansos yang di salurkan akibat pandemi Covid-19 ini benar-benar di awasi sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi di balik wabah yang menimpa dunia khususnya di provinsi Sumatera Barat.
Kemudian Ketua KAMMI Sumbar, Abu Said meminta untuk melibatkan OKP Cipayung Sumbar dalam penyaluran bansos, baik dari APBN, APBD, Polri maupun dari pihak lain agar tepat sasaran. "Jangan sampai kita menemukan masyarakat terdampak yang tidak menerima bansos" imbuh Said.
Sementara itu Ketua GPI Sumbar, Rinaldi mengatakan " potensi pemuda dan mahasiswa harus di kerahkan untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan PSBB dan protokoler kesehatan untuk meminimalisir korban covid-19.
Terakhir Cipayung Sumbar mengajak Polda Sumbar ikut mendorong keterbukaan informasi penerima bantuan sosial oleh Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Sehingga masyarakat tahu berapa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan kemana bantuan disalurkan.
Menggapai hal tersebut Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto mengapresiasi OKP Cipayung Sumbar yang telah berempati dan proaktif terhadap wabah yang menimpa dunia hari ini. Irjen Pol Toni juga mengajak seluruh OKP Cipayung untuk bersinergis dalam rangka penerapan PSBB perpanjangan ini dan ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial.
"Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumbar termasuk OKP Cipayung ikut menyuarakan kepada masyarakat dan ikut bersinergis dalam mengawasi penyaluran bansos yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak karena wabah Covid-19 ini". Tutup Kapolda.(Rilis)